Apresiasi untuk Polda Kalsel, Bang Dhin: Penertiban SPBU Harus Berkelanjutan Agar Pihak Tertentu Tak Bisa Manfaatkan BBM Bersubsidi Untuk Kepentingan Bisnis Ilegal

Anggota DPRD Kalsel, HM Syaripudin (foto : hms)

BANJARMASIN – KALIMANTAN.NEWS

ANGGOTA DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H.M. Syaripuddin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Kalimantan Selatan atas langkah penertiban dan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya.

Langkah penertiban tersebut merupakan bagian penting dalam memastikan distribusi BBM, khususnya BBM bersubsidi, benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Kalimantan Selatan beserta seluruh jajaran atas langkah penertiban SPBU di Banjarbaru dan sekitarnya. Ini merupakan bentuk pengawasan yang dibutuhkan masyarakat agar distribusi BBM berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran,”ujar, M Syaripuddin, Kamis (11/12/2026).

Anggota Komisi IV dan Badan Anggaran DPRD Kalsel ini menegaskan bahwa, persoalan distribusi BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ketidaktertiban distribusi dapat berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama nelayan, petani, pelaku UMKM, angkutan umum, dan masyarakat yang menggantungkan penghidupannya pada ketersediaan BBM.

“Jangan sampai masyarakat harus mengantre berjam-jam, sementara ada pihak tertentu yang justru memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan bisnis ilegal. Subsidi negara harus dinikmati oleh mereka yang memang berhak,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Bang Dhin ini berharap penertiban tidak hanya dilaksanakan secara insidental, tetapi menjadi agenda pengawasan yang berkelanjutan dan diperluas ke seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Ia juga mendorong adanya koordinasi antara Polda Kalsel, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, pemerintah daerah, Satgas BBM Provinsi Kalimantan Selatan serta instansi terkait untuk memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM.

“Kami berharap penertiban ini tidak berhenti di Banjarbaru. Pengawasan harus menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Selatan, termasuk SPBU yang berada di jalur distribusi utama, kawasan pertambangan, perkebunan, dan wilayah pesisir,” katanya.

Bang Dhin juga menekankan pentingnya penindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran, baik berupa penyalahgunaan barcode, pengisian berulang secara tidak sah, penimbunan, maupun penyimpangan distribusi BBM bersubsidi lainnya.

Menurutnya, tdak boleh ada ruang bagi mafia BBM. Jika ditemukan pelanggaran, proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pengawasan juga harus dilakukan secara profesional agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat yang berhak.

Di akhir pernyataannya, Bang Dhin menegaskan bahwa mendukung sinergi pengawasan dan penegakan hukum demi terwujudnya tata kelola distribusi energi yang lebih adil dan akuntabel sesuai dengan apa yg telah direkomendasikan oleh pansus BBM.

“BBM bersubsidi adalah hak masyarakat yang memenuhi ketentuan, bukan ladang keuntungan bagi segelintir orang atau oknum. Negara harus hadir memastikan setiap liter BBM bersubsidi sampai kepada yang berhak,” pungkas Ketua Panitia khusus BBM bersubsidi yang sudah menertibkan rekomendasi yang berisi poin-poin untuk perbaikan kepada Satgas BBM Kalsel. (r/pik)

Baca Juga