Pemprov Kalsel Kembali Raih Opini WTP ke-13 Berturut-turut dari BPK RI
Tim Redaksi
Juni 12, 2026 8:06 pm
.
2 menit membaca
BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP ke-13 kali secara berturut-turut bagi Pemprov Kalsel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD H. Kartoyo dan Desy Oktavia Sari, di Banjarmasin, Kamis (11/6/2026).
Rapat paripurna turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah Dr. Slamet Kurniawan, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan dan pengawasan dari BPK RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.
Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, seluruh rekomendasi dan catatan yang diberikan BPK RI akan ditindaklanjuti secara serius dan tepat waktu.
Lebih lanjut, Gubernur H. Muhidin menilai penguatan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan BPK RI dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang lebih baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. (en/KN)
Baca Juga
