Pansus BBM DPRD Kalsel Fokus Cari Solusi Antrean dan Distribusi Tepat Sasaran
Tim Redaksi
Juni 12, 2026 8:10 pm
.
2 menit membaca
BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus menghimpun masukan dari berbagai pihak guna memperkuat pengawasan dan perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi di daerah.
Hal tersebut dilakukan melalui rapat kerja bersama Hiswana Migas DPC Banjarmasin dan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin yang digelar di Banjarmasin, Kamis (11/6/2026).
Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, H.M. Syaripuddin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari tahapan pengumpulan informasi sebelum pansus menyusun rekomendasi akhir terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Dalam rapat bersama Hiswana Migas, pansus menerima berbagai masukan terkait kondisi penyaluran BBM subsidi di lapangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah ketidaksesuaian antara kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di Kalimantan Selatan.
Menurut paparan Hiswana Migas, peningkatan jumlah kendaraan angkutan, sektor nelayan, dan pelaku UMKM setiap tahun turut memengaruhi tingginya kebutuhan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab masih terjadinya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Sementara itu, dalam rapat bersama PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin, pansus memperoleh informasi mengenai tata kelola distribusi BBM bersubsidi serta berbagai masukan agar penyalurannya semakin tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.
Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin mengatakan seluruh informasi dan masukan dari para pemangku kepentingan akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi pansus kepada pihak terkait.
Ia mengungkapkan, sejak dibentuk pada 26 Mei 2026 lalu, pansus telah menemukan sejumlah persoalan di lapangan, termasuk adanya SPBU yang mendapatkan peringatan dari Pertamina terkait penyaluran BBM bersubsidi.
Selain itu, antrean kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU juga menjadi perhatian serius pansus karena dinilai berdampak terhadap kenyamanan masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi.
Untuk memperkuat hasil pengawasan, pansus berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi setelah seluruh agenda rapat dan pengumpulan data dari stakeholder selesai dilaksanakan.
Melalui upaya tersebut, DPRD Kalsel berharap tata kelola distribusi BBM bersubsidi dapat semakin baik, antrean panjang di SPBU dapat diminimalisasi, serta penyaluran BBM subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.(en/KN)
Baca Juga
