BANJARBARU, KALIMANTAN.NEWS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang menjadi arahan Presiden Republik Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III yang digelar Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Banjarbaru, Kamis (11/6/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil, menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
Dalam paparannya, Subhan menyampaikan perkembangan sejumlah program prioritas nasional yang tengah dijalankan di Kalimantan Selatan. Program tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan tiga juta rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, layanan kesehatan gratis, Sekolah Garuda hingga penanganan kemiskinan ekstrem.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh implementasi program-program direktif Presiden dan terus berupaya memastikan pelaksanaannya berjalan optimal di daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci penting dalam mewujudkan target pembangunan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional. Ia menyebut sinergi pusat dan daerah merupakan salah satu pilar utama pengawasan yang dilakukan Komisi II DPR RI.
Rifqinizamy berharap forum tersebut dapat menjadi wadah untuk melihat respons sekaligus kebutuhan daerah dalam mendukung pelaksanaan program direktif Presiden.
Di sisi lain, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai capaian program serta kebutuhan penguatan kebijakan yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi daerah.
Menurutnya, forum tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkenalkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga dapat berpartisipasi lebih optimal dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Rapat koordinasi diikuti perwakilan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota dari berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur legislatif, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rangkaian kegiatan, turut dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara BSKDN Kemendagri dan Universitas Lambung Mangkurat sebagai bentuk kerja sama dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penandatanganan tersebut disaksikan Plh Sekdaprov Kalsel Subhan Nor Yaumil dan Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda. (Adp/en/KN)