BANJARBARU, KALIMANTAN.NEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Grand Design Pengembangan Literasi Provinsi Kalsel 2026–2045 untuk memperkuat ekosistem literasi sekaligus mendorong pemerataan akses pengetahuan di seluruh kabupaten/kota.
Upaya tersebut dibahas dalam Ekspose Laporan Pendahuluan Penyusunan Grand Design Pengembangan Literasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026–2045 yang berlangsung di Ruang Rapat Thamrin Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (20/10/2026). Kegiatan ini bertujuan menjaring masukan, menyelaraskan persepsi, serta memperkuat komitmen lintas sektor dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang.
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Suprapti Tri Astuti, melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Didip Sasmitoadi, menegaskan bahwa Grand Design Literasi diperlukan sebagai pedoman terpadu bagi para pemangku kepentingan hingga dua dekade mendatang.
“Penyusunan Grand Design Pengembangan Literasi 2026–2045 ini menjadi prasyarat krusial untuk mendukung lima agenda transformasi dalam Visi RPJPD Kalsel 2025–2045, yakni menjadikan Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” ujarnya.
Didip memaparkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel pada 2025 mencapai 76,10 atau masuk kategori tinggi. Namun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat masih berada di angka 8,81 tahun atau setara kelas II SMP. Selain itu, dari 3,21 juta penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 57,3 persen masih berpendidikan maksimal lulusan SMP.
“Tantangan riil di lapangan tidak hanya terkait jenjang pendidikan formal, tetapi juga kesenjangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang sangat mencolok. IPLM Kalsel berada di angka 25,16. Namun, ketimpangan antarwilayah sangat tajam. Kabupaten Tabalong mencatat IPLM tertinggi sebesar 28,82, sementara Kabupaten Barito Kuala masih di angka 1,12, diikuti Tanah Laut di angka 4,33. Kesenjangan inilah yang harus kita urai dan tuntaskan,” tegasnya.
Menurut Didip, program literasi selama ini masih berjalan secara parsial. Melalui Grand Design tersebut, Pemprov Kalsel berkomitmen membangun ekosistem multiliterasi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mencakup tujuh dimensi, yakni literasi baca-tulis, digital, finansial, sains dan numerasi, budaya dan kewargaan, informasi dan media, serta literasi perpustakaan.
Penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan secara swakelola dengan masa kerja 75 hari kalender. Prosesnya melibatkan tim ahli multidisiplin dan pengumpulan data melalui survei kuesioner terhadap 601 responden yang tersebar secara proporsional di 13 kabupaten/kota.
“Kita memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar intervensi kebijakan yang dihasilkan benar-benar berbasis data,” tambahnya.
Didip juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas literasi, dan media untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara terpadu.
“Dengan sinergi yang solid, Grand Design Literasi 2026–2045 tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, melainkan panduan aksi nyata dalam mencetak SDM Banua yang adaptif, berdaya saing tinggi, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(Mc/En/KN)