Komisi II DPRD Kalsel Soroti Keterbatasan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan

H. Suripno Sumas, S.H., M.H., memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel serta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait evaluasi program dan anggaran, di Banjarmasin, Kamis (12/11/2026).

BANJARMASIN, KALIMANTAN.NEWS – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti keterbatasan alokasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kalsel beserta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar program prioritas yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tetap dapat terlaksana.

Persoalan itu dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Dislutkan Kalsel dan UPT terkait, Kamis (12/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, S.H., M.H., dengan agenda evaluasi program dan anggaran.

Dalam pemaparan yang disampaikan, terungkap bahwa dinas maupun UPT terkait menghadapi kendala berupa minimnya alokasi anggaran. Keterbatasan tersebut merupakan dampak dari kebijakan efisiensi keuangan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran.

Menanggapi kondisi itu, Komisi II mendorong Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk mengoptimalkan penyerapan serta mempertimbangkan penambahan alokasi anggaran berdasarkan skala prioritas.

Komisi II menilai program yang mendesak dan dibutuhkan masyarakat perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian anggaran. Dengan demikian, keterbatasan keuangan tidak serta-merta menghambat pelaksanaan kegiatan yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas, menegaskan perlunya upaya agar instansi terkait tetap dapat menyerap anggaran sekaligus memperoleh tambahan alokasi untuk memenuhi kebutuhan program prioritas.

“Agar masih bisa menyerap, masih bisa menambah segala prioritas yang sangat dibutuhkan oleh mereka, sehingga kepentingan masyarakat banyak dapat teratasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suripno berharap kekurangan anggaran tersebut dapat dicarikan solusi terbaik dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan mendatang.

“Maka kita harapkan di APBD Perubahan, kekurangan itu dapat diatasi sedini mungkin, sehingga apa yang diinginkan dalam pertemuan hari ini dapat kita wujudkan bersama,” pungkasnya.

Melalui RDP tersebut, Komisi II berharap pembahasan bersama perangkat daerah dapat menghasilkan langkah penyelesaian atas keterbatasan anggaran, sehingga program prioritas di sektor kelautan dan perikanan tetap dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.(En/KN)

Baca Juga